Corporate

Corporate Governance

Kompleksitas dunia usaha yang semakin tinggi menuntut Perseroan untuk dapat terus mempertahankan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance – GCG). Di samping berfungsi sebagai perangkat yang memungkinkan seluruh organ yang ada untuk dapat berkinerja sesuai dengan arah pengembangan bisnis Perseroan, pelaksanaan GCG telah menciptakan nilai dan budaya yang tidak saja terbukti bermanfaat bagi Perseroan, tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan.

Prinsip GCG

Prinsip Tata Kelola
(GCG Principle)

Kompleksitas dunia usaha yang semakin tinggi menuntut Perseroan untuk dapat terus mempertahankan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG). Di samping berfungsi sebagai perangkat yang memungkinkan seluruh organ yang ada untuk dapat berkinerja sesuai dengan arah pengembangan bisnis Perseroan, pelaksanaan GCG telah menciptakan nilai dan budaya yang tidak saja terbukti bermanfaat bagi Perseroan, tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Sebagai upaya untuk menyelaraskan beragam kepentingan tersebut dengan tujuan Perseroan, Perseroan senantiasa memegang teguh lima Prinsip Tata Kelola dalam kegiatan usahanya sehari-hari. Kelima prinsip prinsip tersebut adalah:

  1. Transparansi
    Sebagai perusahaan publik, Perseroan dikelola berdasarkan prinsip transparansi. Di Perseroan, pelaksanaan prinsip ini diwujudkan melalui ketersediaan informasi yang akurat dan memadai terkait aktivitas dan pencapaian Perseroan baik itu dari sisi finansial maupun non finansial. Ketersediaan informasi ini memungkinkan seluruh pemangku kepentingan untuk dapat mengambil keputusan yang terarah sehubungan dengan kepentingannya terhadap Perseroan. Penyajian informasi dilakukan secara berkala dan tepat pada waktunya. Media yang digunakan termasuk Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Semester di media massa yang diterbitkan dua kali dalam setahun. Selain itu, setiap informasi terkini yang dianggap relevan dan cukup material untuk diungkapkan terkait isu-isu yang berkaitan dengan Perseroan disajikan melalui berbagai media seperti laporan triwulanan, siaran pers, serta diungguh di situs Perseroan di http://www. lippo-cikarang.com.
  2. Akuntabilitas
    Akuntabilitas merupakan salah satu prasyarat utama untuk mencapai sukses dan kinerja yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan Perseroan dilaksanakan secara terarah dalam suatu struktur GCG di mana setiap organ yang ada memiliki peran dan fungsi yang jelas untuk dapat saling bersinergi.
  3. Tanggung Jawab
    Setiap perusahaan bertanggung jawab atas segala aktivitas bisnis yang dilakukannya serta wajib mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku termasuk di antaranya Anggaran Dasar, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Otoritas Pasar Modal dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia tempat dimana tercatat dan diperdagangkannya saham Perseroan. Sebagai perusahaan yang baik, Perseroan juga senantiasa memperhatikan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, sekaligus memberikan manfaat. Perseroan menyadari bahwa masyarakat sekitar turut berperan dalam menjaga keberlangsungan usaha jangka panjang Perseroan. Tanggung jawab ini diwujudkan dalam kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) melalui program pengembangan masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan.
  4. Kemandirian
    Pelaksanaan GCG akan berjalan dengan baik apabila suatu perusahaan dikelola secara mandiri untuk memastikan tidak adanya dominasi dari suatu organ tertentu maupun intervensi dari pihak-pihak lain terhadap Perseroan tersebut. Berdasarkan prinsip tersebut, Perseroan dikelola secara mandiri oleh insan-insan profesional. Perseroan telah memiliki Kode Etik yang secara lebih spesifik mengatur tentang penerapan independensi demi mencegah terjadinya segala bentuk benturan kepentingan sehingga setiap pengambilan keputusan yang diambil terkait usaha Perseoran dapat dilakukan secara obyektif.
  5. Kesetaraan dan Kewajaran
    Setiap perusahaan juga mesti melandaskan kegiatan operasionalnya di atas prinsip Kesetaraan dan Kewajaran. Dalam kaitan dengan hal ini, Perseroan telah menyediakan akses informasi yang luas bagi seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai media komunikasi. Secara internal, Perseroan juga memberikan peluang yang sama dalam merekrut karyawan baru dan membuka kesempatan berkarir bagi setiap mereka tanpa membedakan ras, kebudayaan, agama, gender, ataupun kondisi fisik.

Anggaran Dasar

Hak Pemegang Saham

PT Lippo Cikarang Tbk

Hak Pemegang Saham dan Hak Karyawan

Hak Pemegang Saham

  1. Menerima dividen saham dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
  2. Ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan di dalam RUPS berdasarkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan Tata Tertib RUPS.
  3. Menerima informasi mengenai Tata Tertib RUPS dan prosedur voting di dalam RUPS.
  4. Meminta secara tertulis kepada Perseroan agar diselenggarakan RUPS apabila memegang saham minimum 10% (sepuluh per seratus).
  5. Mengusulkan acara/agenda RUPS apabila memegang saham minimal 10% (sepuluh per seratus).

Hak Karyawan

Untuk menciptakan ketenangan serta kenyamanan dalam bekerja dan berusaha Perseroan telah menyusun Peraturan Perusahaan (“PP”). Hak, kewajiban, dan tanggung jawab Perusahaan dan Karyawan disusun dengan jelas di dalam PP dimana kedua pihak saling menghargai, saling menghormati, saling mempercayai, dan saling bekerja sama. PP juga memberi kebijakan mengenai kesehatan, keamanan, kesejahteraan Karyawan dan juga pelatihan dan pengembangan bagi Karyawan.

PP tersebut secara periodik ditelaah oleh Perusahaan.

Karyawan memiliki hak sebagai berikut:

  1. Mendapat upah/gaji sebagai imbalan atas melakukan pekerjaan.
  2. Mendapat upah/gaji lembur untuk kelebihan jam kerja yang telah ditentukan dalam PP.
  3. Mendapat dan melakukan cuti.
  4. Mendapatkan penggantian biaya kesehatan sesuai dengan PP.
  5. Menerima semua bentuk Tunjangan sesuai dengan PP.
  6. Mengemukakan pendapat, saran dan usul yang membangun perbaikan kinerja dan kemajuan Perseroan.
  7. Mendapat kesempatan berkarya sesuai dengan ketrampilan dan kompetensi di dalam Perseroan.
  8. Mengajukan pengunduran diri sesuai ketentuan yang berlaku dalam PP dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  9. Mendapatkan Pensiun sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlakuan yang setara dari Pemegang Saham

PT Lippo Cikarang Tbk

Periode Blackout
Larangan Untuk Perdagangan Saham Perseroan
Untuk Direksi, Senior Eksekutif, dan Karyawan

“Direksi, Senior Eksekutif LPCK, dan karyawan yang terkait (termasuk pasangan dan anak) dilarang untuk memperdagangkan saham Perseroan dua minggu sebelum laporan keuangan berkala dan tahunan dikeluarkan, dan mereka juga dilarang untuk memperdagangkan saham Perseroan 24 jam setelah laporan keuangan dikeluarkan.

Selain itu, bagi Direksi, Senior eksekutif LPCK, dan karyawan yang terkait (termasuk pasangan dan anak) yang memiliki pengetahuan tentang informasi konfidensial yang dapat mempengaruhi harga saham Perseroan dilarang untuk memperdagangkan saham Perseroan selama 24 jam setelah saham diuangkapkan kepada publik.”

Peran Pemegang Saham Dalam Tata Kelola Perusahaan

Kebijakan Whistleblower

Whitsleblowing System
A.  Ruang Lingkup, Maksud, dan Tujuan

Ruang lingkup:

  1. Menguraikan  segala  aspek  yang  diperlukan  untuk  membangun  dan  menerapkan whitsleblowing system sebagai wadah tata kelola pelaporan pelanggaran.
  2. Whitsleblowing  system  ini  berlaku  untuk  kepentingan  internal  perusahaan  yang meliputi seluruh karyawan, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Maksud

  1. Whitsleblowing system ini merupakan salah satu bentuk pengawasan melekat yang dibangun  oleh  perusahaan  dalam  menjalankan  pengendalian  secara  internal  yang konsisten dan berkesinambungan.
  2. Menyediakan saluran formal bagi karyawan dalam membantu menciptakan tata kelola perusahaan secara profesional untuk mencapai Good Corporate Governance.
  3. Adanya   proses   yang   standard   dalam   penyampaian   aspirasi   yang   membantu perusahaan memberantas segala pelanggaran ataupun potensi pelanggaran.

Tujuan

  1. Membantu    perusahaan    dalam    meningkatkan    produktivitas    kerja     melalui pemberantasan segala bentuk pelanggaran dan potensi pelanggaran.
  2. Mengurangi kerugian perusahaan melalui pencengahan dini sebagai bentuk tindak lanjut dari pelaporan melalui berbagai saluran whitsleblowing.
  3. Meningkatkan citra dan reputasi perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
  4. Meningkatkan   kemampuan   perusahaan   dalam   memenangi   persaingan   melalui semakin efisiennya operasional pengelolaan perusahaan.
  5. Menciptakan iklim yang semakin kondusif serta mendorong seluruh karyawan dalam pelaporan  terhadap  hal-hal  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  secara  financial maupun non financial, termasuk yang dapat merusak nilai-nilai dan citra perusahaan.
  6. Mempermudah  manajemen untuk  menangani secara efektif segala  bentuk  laporan pelanggaran dan potensi pelanggaran.
  7. Melindungi  kerahasiaan  identitas  pelapor  dan  menjaga  keamanan  informasi  yang dilaporkan yang dikelola dalam data base yang khusus.

B.  Kebijakan Perlindungan Pelapor

Kebijakan  whitsleblowing  ini  merupakan  bagian  dari  pelaksanaan  perusahaan  dalam kekonsistenan menjalankan kode etik perusahaan secara berkesinambungan, oleh karena itu  Perusahaan  berkomitmen  setiap  pelapor  pelanggaran ataupun potensi pelanggaran yang diatur sebagai berikut:

1.   Kebijakan Perlindungan Pelapor

Kebijakan  Whitsleblowing  ini  memberikan  perlindungan  kepada  pelapor  dalam bentuk:

a.   Perusahaan menyediakan fasilitas saluran pelaporan berupa: Surat tertulis ke Tim Whitsleblowing, Kotak Whitsleblower, Situs Whitsleblowing pada www.lippo-cikarang.com sub menu Whitsleblowing; Alamat Email whistleblower@lippo-cikarang.com; dan Tim Whitsleblowing mulai dari Komite, Penanggung jawab, dan Fasilitator. Semua saluran whitsleblowing ini akan menjamin setiap pelaporan oleh pelapor yang beritikat baik.

b.   Jaminan kerahasian identitas pelapor yang memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor jika diperlukan untuk melakukan klarifikasi.

c.   Perusahaan menjamin keamanan informasi dan perlindungan terhadap tindakan balasan dari terlapor atau perusahaan, yang berupa ancaman keselamatan fisik, teror psikologis, keselamatan harta, perlindungan hukum, keamanan pekerjaan, tekanan, penundaan kenaikan pangkat atau gaji, penurunan jabatan atau pangkat, pemecatan yang tidak adil, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk, dan catatan-catatan yang merugikan dalam file karyawan.

2.   Apresiasi Pelapor

Perusahaan dapat  memberikan apresiasi kepada  setiap  pelapor  yang  telah  berjasa dalam upaya membantu pencegahan ataupun pembuktian pelanggaran yang mampu merugikan perusahaan dan meminimalkan risiko perusahaan secara significant.

3.   Sanksi kepada Pelapor yang menyalahgunakan sistem pelaporan pada Saluran Whitsleblowing

Perusahaan bertujuan membentuk  whitsleblowing system  ini dapat  berjalan secara profesional  sehingga  perusahaan  akan  memberikan  sanksi  kepada  pelapor  yang mengirimkan  laporan  yang  berupa  fitnah  ataupun  laporan  palsu.  Sanksi  yang diberikan mengikuti ketentuan yang berlaku di perusahaan, dan Perusahaan tidak akan memberikan   jaminan   kerahasian   maupun   perlindungan   kepada   pelapor   yang menyalahgunakan sistem whitsleblowing system tersebut termasuk tuntutan pidana maupun perdata seperti yang terkait dengan perbuatan tidak menyenangkan ataupun pencemaran nama baik.

4.   Sanksi kepada Tim Whitsleblowing yang membocorkan pelaporan

Perusahaan sangat melindungi kerahasiaan laporan yang dilaporkan oleh pelapor, oleh karena itu setiap laporan yang dibocorkan oleh Tim Whitsleblowing maka perusahaan dengan tegas akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C.  Struktur Whitsleblowing System

Perusahaan membentuk whitsleblowing system ini dengan struktur:

1.   Dewan Komisaris

Dewan   Komisaris   bertanggung   jawab   sebagai   pengawas   atas   terlaksana   dan efektivitas penerapan whitsleblowing di perusahaan dan anak perusahaan. Pemantauan pelaksanaan   whitsleblowing   system   dapat   diserahkan   kepada   Komite   Dewan komisaris.

2.   Tim Whitsleblowing:

a.   Komite Whitsleblowing

Komite whitsleblowing ini diketuai oleh President Director dan Talent Admin (HRG) Director Corporate yang bertanggung jawab memastikan whitsleblowing system ini dapat terimplementasikan di seluruh perusahaan dan anak perusahaan. Ketua Komite Whitsleblowing dapat menunjuk anggota-anggota komite termasuk penetapan  fungsi dan tugas setiap  anggota serta masa keanggotaannya.  Ketua Komite wajib memastikan seluruh pelaporan ditindaklanjuti hingga selesai.

b.  Penanggung Jawab Whitsleblowing

Komite  whitsleblowing  akan  menunjuk  setiap  tahunnya  Direksi  atau  Senior Eksekutif secara bergantian yang bertanggung jawab terlaksana dan tersosialisasinya whitsleblowing tersebut pada unit bisnis di bawah koordinasinya.

c.   Fasilitator

Setiap penanggung jawab unit binis yang ditunjuk bertanggung jawab menetapkan setiap Fasilitator pada divisi unit kerja di bawah koordinasinya. Para fasilitator ini bertanggung jawab budaya whitsleblowing dapat membudaya pada divisi di bawah koordinasinya.

d.   Unit Investigasi

Setiap pelaporan yang masuk wajib dikoordinasikan oleh para fasilitator untuk disampaikan  kepada  penanggung  jawab  terkait  yang  selanjutnya  penanggung jawab  akan  membawa  setiap  pelaporan  tersebut  pada  meeting  yang diselenggarakan oleh Komite Whistleblowing untuk ditentukan kelayakan pelaporan tersebut untuk ditindaklanjuti oleh unit investigasi. Unit investigasi ini terdiri atas Satuan Pengawasan Intern (SPI) atau internal auditor, dan dibantu oleh HR Audit khusus untuk kasus-kasus terkait Human Resources. Unit investigasi ini bertanggung  jawab  melakukan  investigasi kasus  yang  telah ditetapkan komite untuk dicari fakta, data, serta proses-proses yang harus dilakukan oleh internal auditor.

D.  Pelaporan Pelanggaran

Setiap karyawan seperti halnya yang diatur dalam kode etik perusahaan wajib melakukan dan memiliki kewajiban moral untuk melaporkan terjadinya pelanggaran ataupun potensi pelanggaran serta dilarang untuk berdiam diri bila melihat terjadinya pelanggaran ataupun potensi pelanggaran. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan:

1.   Prinsip Pelaporan

a.   Setiap  pelaporan  harus  ditempatkan  sebagai  praktek  dari  Good  Corporate Gorvenance dan manajemen risiko.

b.   Perusahaan wajib menerima pelaporan pelanggaran dan potensi pelanggaran dari pelapor.

c.   Prinsip laporan harus mengandung itikat baik dan bukan suatu keluh kesah pribadi atas  kebijakan  ataupun  praktek  manajemen  ataupun  didasari  niat  buruk  yang bersifat fitnah dan/atau laporan palsu yang dapat menjatuhkan rekan kerja ataupun mencemarkan nama baik / reputasi seseorang.

2.   Pelapor

Pelapor dikelompokan 2 (dua), yaitu:

a.   Kalangan Internal Perusahaan: Dewan komisaris, Direksi, Senior Ekskutif, dan seluruh karyawan.

b.   Kalangan Eksternal Perusahaan, diantaranya: rekanan kerja, pemasok, pelanggan, konsultan,  vendor,  outsourcing,  masyarakat  dan  para  pemangku  kepentingan lainnya.

3.   Bentuk Pelaporan

a.   Pelaporan pelanggaran atau potensi pelanggaran harus disampaikan secara tertulis dan wajib mencantumkan identitas karyawan (untuk kalangan eksternal disertai fotocopy KTP dan nomor telepon) serta menuangkan kronilogis kejadiannya dan bila memungkinkan memberikan bukti-bukti pendukung.

b.   Pelaporan  yang  tanpa  identitas  (anomin)  ataupun  surat  kaleng  tidak  akan ditindaklanjuti oleh Perusahaan.

4.   Pelanggaran atau Potensi Pelanggaran yang dapat dilaporkan

a.   Korupsi.

b.   Fraud.

c.   Money laundring.

d.   Insider dealing.

e.   Perbuatan yang melanggar hukum (termasuk pencurian, penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal lainnya).

f.   Pelanggaran ketentuan perpajakan, atau peraturan perundang-undangan lainnya.

g.   Pelanggaran  Pedoman  Perilaku  Perusahaan  atau  Nilai-nilai  Perusahaan  atau pelanggaran norma-norma kesopanan pada umumnya.

h.   Perbuatan   yang   membahayakan   keselamatan   dan   kesehatan   kerja,   atau membahayakan keamanan perusahaan.

i.    Perbuatan  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  financial  dan/atau  non-financial terhadap perusahaan ataupun kerugian kepentingan perusahaan.

j.    Pelanggaran segala kebijakan perusahaan, antara lain namun tidak terbatas pada peraturan  perusahaan,  kode  etik  perusahaan,  kebijakan  perusahaan,  Standar Operating Procedure (SOP) beserta petunjuk pelaksanaannya.

k.   Lainnya yang mendukung terciptanya pelaksanaan Good Corporate Governance.

5.   Waktu untuk melaporkan pelanggaran atau potensi pelanggaran

Pelapor harus memiliki kepedulian dalam waktu pelaporan, semakin cepat melapor akan semakin memudahkan tindak lanjut investigasi, semakin lama pelaporan tersebut

dikirimkan  akan  memungkinkan  hilangnya  bukti-bukti  bila  dilakukan  investigasi. Pelapor diharapkan mengirimkan pelaporannya dalam kurun waktu paling  lama 2

(dua)  bulan setelah kejadian tersebut  terjadi dan khusus untuk  kasus-kasus  fraud paling lama 1 (satu) bulan setelah kejadian tersebut terjadi.

E.  Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran atau Potensi Pelanggaran

1.   Infrastruktur Penyampaian Laporan

Perusahaan menyediakan berbagai infrastruktur saluran  whitsleblowing yang dapat memudahkan pelapor segera menyampaikan laporan, yaitu:

a.   Surat  tertulis  kepada  Tim  Whitsleblowing,  dengan  cara  diantar  langsung  atau melalui pos.

b.   Email address:  whistleblower@lippo-cikarang.com

c.   Website Perusahaan:  www.lippo-cikarang.com pada menu whitsleblowing.

d.   Kotak Whitsleblower

2.   Kewenangan Penanganan Pelaporan Pelanggaran

a.   Dalam  hal  pelanggaran  dilakukan  oleh  anggota  Direksi  atau  orang   yang mempunyai hubungan khusus dengan anggota Direksi atau oleh tim whitsleblowing, maka pelaporan pelanggaran atau potensi pelanggaran disampaikan kepada Dewan Komisaris dan bila diperlukan dapat menggunakan investigator independent ataupun auditor independent.

b.   Apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris atau Tim Whitsleblowing, maka laporan tersebut disampaikan kepada CEO Corporate, yang selanjutnya penangganan tindak lanjutnya dilakukan oleh Direksi serta bila diperlukan dapata menggunakan investigator independent ataupun auditor independent.

c.   Dalam   hal   pelanggaran   dilakukan   oleh   karyawan,   maka   laporan   tersebut disampaikan ke Tim Wwhitsleblowing yang selanjutnya Komite Whitsleblowing akan memutuskan laporan tersebut untuk ditindaklanjuti atau tidaknya ataupun dilakukan investigasi oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) atau internal auditor ataupun oleh HR Audit khusus untuk kasus-kasus terkait Human Resources.

F.  Investigasi

Seluruh laporan yang telah diputuskan oleh Komite Whitsleblowing untuk ditindaklanjuti

melalui investigasi, maka proses investigasi akan segera dilakukan dengan tujuan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat memperkuat menarik kesimpulan dari setiap kasus yang telah dilakukan investigasi. Hasil investigasi tersebut memungkinkan pelanggaran atau potensi pelanggaran tersebut benar adanya dan/atau memungkinkan kasus tersebut dapat diperluas investigasi ke kasus-kasus lain, ataupun hasil investasi tersebut ternyata tidak terbukti atau diketemukan tidak cukup bukti untuk mendukung dilakukan tindak lanjut.

Menimbang obyektifitas dan keindenpendenan maka investigasi ini akan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) atau internal auditor ataupun oleh HR Audit khusus untuk kasus-kasus terkait Human Resources. Dalam kasus-kasus yang sensitif ataupun kasus-kasus tertentu  misalnya  yang  harus diselidiki  justru  Satuan Pengawasan Intern (SPI) atau internal auditor ataupun HR Audit khusus, maka Komite Whitsleblowing dapat memutuskan investigasi dilakukan unit kerja lainnya ataupun investigator atau auditor independent dari pihak eksternal

Proses investigasi harus bebas dari bias dan dilakukan tidak tergantung dari siapa yang melaporkan ataupun siapa yang terlapor  serta memiliki praduga tak bersalah terlebih dahulu. Terlapor harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti- bukti yang ditemui, termasuk pembelaan bila diperlukan.

Hasil dari investigasi akan dikembalikan ke Komite Whitsleblowing untuk ditindaklanjuti. Apabila hasil investigasi tersebut positif diketemukan pelanggaran ataupun potensi pelanggaran maka  yang  melanggar  akan diberikan  sanksi  yang  berlaku  diperusahaan bahkan memungkinkan untuk kasus-kasus perdata atau pidana dapat diteruskan melalui pelaporan kepada pihak berwajib yang akan dikoordinasikan dengan Divisi Legal perusahaan. Namun apabila hasil investigasi tersebut tidak diketemukan pelanggaran atau potensi pelanggaran maka perusahaan harus memulihkan nama baik dari terlapor sebatas cakupan informasi pencemaran tersebut tersebar.

Kebijakan & Pedoman Seleksi

Untuk Sementara Konten Belum Tersedia

Keterbukaan & Transparansi

Kebijakan Pengungkapan

PT Lippo Cikarang Tbk
Kebijakan Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi adalah sebuah bagian penting dari Good Corporate Governance. Direksi PT Lippo Cikarang Tbk (“LPCK”) telah menyusun Kebijakan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham, investor, publik, dan pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan ini ditujukan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada pemegang saham, investor, publik, dan pemangku kepentingan lainnya adalah sah, akurat, benar dan jelas.

Informasi mengenai LPCK seperti dalam tulisan, secara verbal, melalui telepon, internet, press release kepada jurnalis atau investor (konferensi pers), telekonferens, atau metode lainnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum tercakup dalam Kebijakan Keterbukaan Informasi ini.

Standar Pengungkapan Informasi

  1. Pengungkapan informasi material yang belum dikeluarkan oleh Perseroan kepada masyarakat harus diberitakan secara benar, akurat, teliti, dan sepenuhnya. Pengungkapan ini bertujuan agar pemodal dan pemegang saham menerima informasi dengan mudah dan memadai. Informasi wajib disediakan di dalam situs web LPCK secara tepat waktu.
  2. Pengungkapan Informasi yang bersifat “rencana ke depan” atau sebagai antisipasi arah bisnis dan operasi Perseroan di masa mendatang patut dibuat secara cermat.
  3. Informasi Material yang telah diungkapkan kepada masyarakat diberikan secara jelas dan akurat agar tidak membingungkan. Informasi lanjutan terkait Informasi Material yang telah diungkapkan sebelumnya harus diungkapkan secara jelas dan konsisten untuk menghindari kebingungan atau miskomunikasi.
  4. Pengungkapan informasi lainnya wajib diberikan secara jujur dan tidak menyesatkan dari kondisi keuangan aktual, harga saham, atau kinerja operasional. Pengungkapan informasi tidak boleh menimbulkan asumsi akan terjadinya kenaikan atau penurunan harga saham.
  5. Pengungkapan informasi yang dapat memberikan dampak kepada bisnis harus ditangani dengan hati-hati.

Peraturan BAPEPAM No X.K.1 : Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, Lampiran : Keputusan Ketua Bapepam Nomor : KEP-86/PM/1996 Tanggal : 24 Januari 1996 mengatur bahwa setiap Perseroan yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, harus memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan mengumumkan kepada masyarakat secepatnya, tidak lebih lama dari 2 (dua) hari setelah keputusan atau terdapatnya perubahan Informasi atau Fakta Material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal.

Informasi Material

Informasi atau Fakta Material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga Efek atau keputusan investasi pemodal, antara lain hal-hal sebagai berikut:

  1. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;
  2. Pemecahan saham atau pembagian dividend saham;
  3. Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya;
  4. Perolehan atau kehilangan kontrak penting;
  5. Produk atau penemuan baru yang berarti;
  6. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen;
  7. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran Saham yang bersifat utang;
  8. Penjualan tambahan saham kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;
  9. Pembelian, atau kerugian perjualan aset yang material;
  10. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting;
  11. Tuntutan hokum yang penting terhadap perusahaan, dan atau Direktur dan Komisaris perusahaan;
  12. Pengajuan tawaran untuk pembelian saham perusahaan lain;
  13. Penggantian Akuntan yang mengaudit perusahaan;
  14. Penggantian Wali Amanat yang mengaudit perusahaan; dan
  15. Perubahan tahun fiskal perusahaan.

Orang yang Berwenang Untuk Mengungkapkan Informasi Material

LPCK telah membuat kebijaksanaan bahwa orang yang tertera di bawah berwenang untuk menjawab pertanyaan atau memberikan Informasi Material:

  1. CEO LPCK;
  2. Presiden Direktur LPCK;
  3. Direktur Investor Relations; dan
  4. Orang-orang yang ditunjuk oleh 1, 2 atau 3.

Pemilihan Waktu dari Pengungkapan Informasi Material

LPCK sangat ketat dan teliti dalam menjaga informasi material atau informasi yang bersangkutan agar informasi tersebut tidak diberitakan sebelum tanggal yang sudah ditentukan, terutama selama periode 2 minggu sebelum tanggal Pengungkapan.

Tidak ada karyawan yang diperbolehkan untuk mengungkapkan informasi apapun dan kapanpun kecuali telah ditunjuk oleh CEO, dan Presiden Direktur dari LPCK.

Keterbukaan Informasi

Responsibility Of The Boards

Piagam Komite

DetailIndEng
Piagam Dewan KomisarisDownloadDownload
Piagam DireksiDownloadDownload
Piagam Komite AuditDownloadDownload
Piagam Nominasi dan RemunerasiDownloadDownload
Piagam Corporate SecretaryDownloadDownload
Piagam Audit InternalDownloadDownload

Kode Etik Karyawan

DetailDownload
Kode Etik KaryawanDownload

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perseroan berperan serta dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Lippo Cikarang. Perseroan menyadari bahwa masyarakat sekitar juga merupakan pemangku kepentingan yang memiliki andil dalam keberlangsungan usaha Perseroan.

Tujuan umum dari kegiatan CSR Lippo Cikarang adalah memanfaatkan kompetensi yang dimiliki Perseroan dalam memberikan manfaat yang optimal kepada para pemangku kepentingan, sebagai salah satu perwujudan dari tanggung jawab sosialnya.

Perseroan memiliki misi untuk menerapkan konsep yang alami dan ramah lingkungan ke dalam setiap proyek pembangunan dan kegiatan pengelolaan kota. Penerapan konsep ini akan terlihat jelas bagi mereka yang melintas di Lippo Cikarang, terdapat batas antar kawasan industri, komersial, dan residensial yang tertata asri yang mencerminkan perencanaan yang matang.

Pelaksanaan CSR Perseroan di bidang lingkungan merupakan program berkelanjutan yang diwujudkan melalui gerakan cinta lingkungan bersama-sama dengan berbagai Institusi/Perusahaan/Mitra yang juga memiliki kepedulian yang sama dengan melibatkan sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Cikarang Selatan dan Cikarang Pusat. Karenanya aspek ini selalu mendapat porsi yang sama besar sebagaimana aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial dan kemasyarakatan. Kegiatan CSR yang terkait lingkungan hidup, antara lain mencakup:
  1. Penanaman 2.000 Pohon

    Target Perseroan menanam sebanyak 2.000 batang pohon per tahun dengan total 94.500 pohon masih terus dicanangkan di kawasan Lippo Cikarang dan sekitarnya bersama dengan berbagai Institusi/Perusahaan yang memiliki visi yang sama. Pada 1 Desember 2015, kegiatan dilaksanakan bersama Obor Berkat Indonesia, Yayasan Little Bee yang dihadiri oleh perwakilan dari Departemen Perhutanan dan Pertanian Bekasi.

  2. Pengembangan kebun bibit

    Kegiatan yang dikenal dengan nama Mini Nursery ini merupakan gerakan cinta lingkungan yang melibatkan sekolah-sekolah yang berada di Wilayah Cikarang Selatan dan Cikarang Pusat. Ada 3 tahapan programnya, pertama menyemai bibit,kedua memindahkan ke wadah tanam sederhana (polybag), dan ketiga memindahkan ke lingkungan terbuka.

  3. Perkantoran yang Ramah Lingkungan

    Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan mempromosikan Less Paper Program, yang difokuskan pada pemanfaatan mesin cetak serba guna untuk scan, fax dan email, penggunaan kertas bekas untuk keperluan cetak draft dan fotokopi dokumen internal, penggunaan kedua sisi kertas, dan penggunaan e-data semaksimal mungkin. Selain itu telah pula dilakukan pemasangan signal untuk mematikan perangkat listrik yang sedang tidak digunakan; mematikan semua keran air, beralih ke perangkat yang lebih hemat energi.

  4. Green Environment

    Di area usaha dan area kerja dengan menerapkan peruntukan 60:40 untuk lokasi jalan utama khususnya di median jalan dan 70:30 di area perumahan. Perseroan juga konsisten melaksanakan penanaman 2.000 pohon setiap setahun. Lippo Cikarang juga membangun beberapa danau buatan (retention ponds) untuk menampung air saat musim hujan, mengurangi penguapan air saat musim kemarau serta menjaga agar suhu tetap stabil.

  5. Green Building

    Konsep green building diterapkan mulai dari proses desain konstruksi seperti desain langit-langit ruangan yang tinggi, jendela serta ventilasi ukuran besar dan banyak sehingga intensitas cahaya matahari dan keluar masuk udara bersih cukup, serta mengurangi pemakaian AC dan kaca. Pemilihan material bangunan yang ramah juga mengurangi tingginya polusi.

Pada dasarnya filosofi dasar Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah melindungi kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya yang berimbas pada kinerja perusahaan. Lingkungan kerja yang aman, nyaman dan sehat, dipercaya dapat membuat karyawan semakin produktif.

Oleh karena itu, Perseroan terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat melalui penerapan tanggung jawab ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja.

Tim keselamatan dan kesehatan kerja menerapkan standar keselamatan kerja pada gedung operasional perkantoran dan lokasi proyek. Karyawan dipersiapkan serta dibekali pengetahuan tentang pengoperasian alat sesuai standard operation procedure (SOP) yang sudah dicanangkan.

Perusahaan juga menyediakan kotak P3K di setiap lantai gedung, melaksanakan fire drill & evacuation serta site inspection rutin dan berkala. Gedung juga dilengkapi dengan tangga darurat yang berfungsi sebagai evakuasi, melakukan fogging setiap dua minggu. Perseroan mendaftarkan seluruh karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, DPLK Dana Pensiun dari AIA serta Program Asuransi Kesehatan Swasta dari Lippo Insurance.

Perusahaan mengadakan jalan sehat untuk memberikan pembelajaran kepada karyawan perlunya memelihara, menjaga dan menerapkan gaya hidup sehat.

Perseroan sejak lama membina hubungan baik dengan komunitas yang ada di Kawasan Lippo Cikarang dan sekitar dengan membangun jalur komunikasi dan bantuan secara teratur.

Beberapa pelaksanaan kegiatan CSR Perseroan terkait Pengembangan Sosial dan kemasyarakatan, antara lain:

  1. Pengobatan Gratis

    Program sudah berjalan di beberapa desa seperti: Desa Cibatu, Desa Cicau, Desa Serang dan Desa Hegarmukti. Dalam pelaksanaannya, Perseroan bekerja sama dengan Aparat Pemda setempat beserta Jajarannya.

    Di tahun 2015 program ini diadakan di Desa Hegarmukti pada 12 November bekerja sama dengan YOBI (Yayasan Obor Berkat Indonesia). Hampir 600 orang dari masyarakat setempat menerima pengobatan tersebut yang pelaksanaannya di wilayah Kantor Desa didampingi oleh Aparatur Pemerintah yaitu Camat Cikarang Pusat, Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

  2. Lippo Cikarang Mengajar

    Program ini efektif mulai pada pertengahan tahun 2014 dan mendapat respon yang bagus dari masyarakat sekolah. Fokus pada pengenalan profesi bagi murid-murid di Sekolah Dasar Negeri yang berada di sekitar Lippo Cikarang. Program ini disiapkan sejak mengenal baca tulis di Sekolah Dasar untuk meraih cita-cita tinggi melalui jalur pendidikan.

    Melalui program ini Perseroan juga memberikan bantuan berupa peralatan belajar dan mengajar kepada sekolah di beberapa desa sekitar. Program ini telah merambah ke berbagai Sekolah Dasar seperti di Desa Cicau, Desa Cibatu, Desa Jayamukti, Desa Serang, Desa Sukadami, Desa Sukaresmi dan Desa Hegarmukti. Sampai saat ini sekitar 1843 siswa di 19 Sekolah Dasar Negeri (SDN) sudah mengikuti program Lippo Cikarang Mengajar, meningkat 84 persen dari tahun sebelumnya. Dalam pelaksanaannya didukung oleh Tim Pengajar dan Guru yang jumlahnya lebih dari 310 personil.

  3. Penyuluhan Kesehatan Mata dan Pemberian Kacamata Gratis

    Diselenggarakan oleh Perusahaan terutama tahun ini selama dua kali dalam setahun di dua sekolah. Pada tanggal 21, 22 dan 23 September 2015 di Desa Cibatu yaitu SDN 01, SDN 02 dan SDN 03 Cibatu. Selanjutnya pada tanggal 10 dan 11 November 2015 di Desa Cicau yaitu SDN Cicau 01 dan SDN Cicau 02. 1.195 siswa dan sekitar 60 guru serta karyawan yang mengikuti program penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan. Sekitar 200 orang memperoleh bantuan kacamata.

  4. Donor Darah

    Bekerja sama dengan Siloam Hospitals dan Palang Merah Indonesia, Perseroan juga mengadakan kegiatan donor darah terbuka bagi seluruh karyawan dan pekerja di Kawasan Industri Lippo Cikarang yang pelaksanaanya sebanyak dua kali tahun ini yaitu 25 Februari dan 8 Oktober 2015.

  5. Perayaan Hari Besar dan Keagamaan

    Setiap tahun Lippo Cikarang mengadakan Buka Puasa dan Perayaan Natal Bersama bertempat di lingkungan Perseroan. Khusus saat perayaan Hari Kemerdekaan, sumbangan disampaikan melalui pemerintah setempat berupa piala. Di Idul Adha tahun 2015, Perseroan memberikan bantuan hewan qurban Idul Adha berupa sapi dan kambing ke Kecamatan Cikarang Selatan dan Cikarang Pusat serta desa-desa. Perayaan Natal Tahun ini ada kunjungan ke Panti Asuhan “Rumah Kita” di Kedungwaringin Gedung Gede, Desa Kedungwaringin.

  6. Bantuan Renovasi Fasilitas Umum & Fasilitas Sosial

    Bantuan ini meliputi pembangunan Masjid, penambahan ruang kelas dan fasilitas umum di sekokah, renovasi kantor Pospol, Polsek, Kodim, kantor Kecamatan serta kantor Desa. Di Desa Sukaresmi Perseroan membangun fasilitas publik diRT 02 dan RT 03, Kampung Leuwengmalang. Bentuk bantuan berupa pembangunan kompleks terdiri dari mushola dan pemakaman, saluran, pagar dan tembok kompleks yang diserahkan melalui Kepala Desa setempat pada 16 Juni 2015 dihadiri oleh Camat Cikarang Selatan.

  7. Bantuan Air Bersih

    Di setiap musim kemarau, Perseroan memberikan bantuan dalam penyediaan air bersih kepada beberapa desa di sekitar yang mengalami kekeringan. Selama tahun 2015 Perseroan telah memberikan bantuan air bersih kepada 2 Desa yaitu Desa Cicau dan Cibatu pada bulan Juni 2015.

  8. Workshop/Kunjungan Perusahaan bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi

    Workshop ini terbuka bagi institusi pendidikan maupun institusi bisnis yang ingin melakukan kunjungan dalam bentuk peninjauan lapangan ataupun studi lapangan. Sebagaimana kunjungan lapangan peserta Diklat Teknis Analisa Dampak Lalu Lintas Tingkat dasar sejumlah 30 orang dan kunjungan 115 orang mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Bandung pada tanggal 01 April 2015.

  9. Working Orientation/Praktik Kerja Lapangan

    Kesempatan ini untuk Mahasiswa dan Siswa Sekolah Lanjutan Atas atau sederajat. Tahun 2015 Perseroan memberikan kesempatan yang sama kepada 12 orang mahasiswa.

Perusahaan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap konsumen diantaranya dapat dilihat dalam nilai-nilai Perusahaan yaitu fokus pada pelanggan. Tanggung jawab konsumen mencakup aspek seperti Pra-penjualan, kualitas produk, dan layanan purna jual. Dalam setiap aspek tersebut, Perseroan menyediakan sarana dukungan termasuk penyediaan saluran yang dapat digunakan oleh pelanggan untuk berkomunikasi dengan Perseroan dan memberikan saran dan masukan. Sarana tersebut untuk memberikan kenyamanan bagi konsumen, menjaga kualitas produk yang ditawarkan serta memfasilitasi hubungan yang baik dengan para pelanggan. Dalam hal ini Perseroan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Secara berkala Perusahaan mengadakan acara gathering untuk tenan-tenan industri di Kawasan Industri sehubungan dengan aktivitas dan kegiatan yang akan diadakan baik oleh Perusahaan sebagai pengembang kawasan maupun penerapan regulasi serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui aparatur terkait.

Melalui saluran telepon 24 jam (021-89908911), warga dapat mengakses bantuan dalam lingkup kawasan Lippo Cikarang. Sedangkan saran atau keluhan juga dapat dikirim secara online ke tim Customer Service di: cs@lippo-cikarang.com.