Lippo Cikarang Sosialisasikan Sistem OSS kepada Tenant Industri

Lippo Cikarang mengadakan sosialisasi terkait dengan ‘Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha’ melalui Sistem Online Single Submission (OSS) pada hari Kamis (18/10) di California Room, Maxx Box Lippo Cikarang. Kegiatan ini dihadiri Kepala Bidang Penanaman Modal & Perizinan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Kabupaten Bekasi – Muhammad Said, SE., M.Si.

Sebagai dasar dari regulasi yang ada, tenant gathering ini secara khusus membahas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Melalui Online Single Submission (OSS). Melalui peraturan ini dijelaskan bahwa izin berusaha yaitu Izin Usaha serta Izin Komersional atau Operasional serta mekanisme dalam pelaksanaan sistem OSS ini.

Adapun peraturan tersebut juga menjelaskan Pemohon Perizinan Berusaha menjadi dua (2) Pelaku Usaha Perseorangan dan Pelaku Usaha Non Perseorangan (Perseroan Terbatas; Perusahaan Umum; Perusahaan Umum Daerah; Badan Hukum Lainnya Yang Dimiliki Oleh Negara; Badan Layanan Umum; Lembaga Penyiaran; Badan Usaha Yang Didirikan Oleh Yayasan; Koperasi; Persekutuan Komanditer; Persekutuan Firma; Persekutuan Perdata).

Penerapan sistem OSS ini juga merujuk pada berabagai peraturan lain yang terkait dengan perizinan, antara lain:
1. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
5. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Dan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah Di Kabupaten Bekasi.

Melalui kesempatan ini, seluruh tenant Industri yang hadir mendapatkan kesempatan untuk bertanya langsung mengenai sistem OSS ini, juga melakukan langsung simulai penggunaan sistem OSS ini. Para tenant industry yang hadir terlihat antusias dan cukup aktif terlibat untuk semakin memahami pelaksanaan sistem OSS ini.